undang undang tentang minuman keras. Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol (Jakarta, 2014). undang undang tentang minuman keras

11 Sriwijaya Post, Sumatera Selatan Gawat Minuman Keras, diakses dari Jakarta: Rancangan Undang-Undang (RUU) Minuman Beralkohol (Minol) mengatur ketentuan pidana penyalahgunaan minuman keras (miras). Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana makna saksi telah diperluas menjadi. 32 Tahun 2002 telah mengatur pemberlakuan sanksi bagi pihak yang menyiarkan iklan minuman keras, zat adiktif, dan hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan, namun ketentuan pemberian sanksi itu diubah dan dihilangkan di draft RUU Cipta Kerja" ujar Kharis. Undang-undang ini mencakup semua individu yang menggunakan minuman beralkohol dan narkotika secara berbahaya. Keras. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. TENTANG STANDAR KEAMANAN DAN MUTU MINUMAN BERALKOHOL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL 2015 PERDA KAB. Minuman beralkohol golongan B dan golongan C adalah kelompok minuman keras yang produksi, pengedaran dan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL. Jakarta, CNBC Indonesia - Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) yang sempat menimbulkan perdebatan antar fraksi saat melakukan rapat di Badan Legislasi (Baleg) DPR pada Kamis (14/1/2021). Glosarium. Salah satunya tentang kegiatan penanaman modal (investasi) untuk industri minuman beralkohol atau minuman keras (miras). Minuman beralkohol di Malaysia merujuk kepada penggunaan, industri dan undang-undang alkohol di negara Asia Tenggara Malaysia. Dalam ajaran Islam, khamr termasuk minuman haram. “Pasal 58 Undang-Undang Penyiaran No. Menurut MUI, minuman keras atau minuman beralkohol (minol) lebih banyak dampak buruk yang ditimbulkan daripada manfaat yang didapat. ABSTRAK: Bahwa pada prinsipnya minuman keras sangat berbahaya untuk kesehatan jasmani dan rohani serata sangat berpotensi menciptakan konflik dan berbagai macam criminal lainnya termasuk kecelakaan lalu lintas, sehingga dapat mengganggu keamanan dan keteriban dalam masyarakat. com - Pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol menyita perhatian publik. E. 3. KOMPAS. Beranda. Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah mengesahkan sebanyak 19 orang telah meninggal dunia. Dengan adanya celah kecil dari pemberlakuannya, undang-undang tersebut juga memarakkan penyalahgunaan alkohol. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Mengingat : 1. Pengaturan narkotika adalah dengan UU No. Pembahasan RUU ini diketahui terus mengalami penundaan sejak. 1 telah hilang sanctienya sedang cukai tersebut berhubung dengan keadaan TEMPO. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 96/Men. Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang salah satunya diatur mengenai investasi minuman beralkohol atau minuman keras. Kes/Per/IV/77,. Di dalam perkara ini, terdakwa terbukti sacarah sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana tanpa izin minum-minuman keras di tempat umum yang dilakukan dengan cara mabuk karena menimum 1/2 botol air minum oplosan. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana umur anak di. 16. Jakarta, CNBC Indonesia - Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) yang sempat menimbulkan perdebatan antar fraksi saat melakukan rapat di Badan Legislasi (Baleg) DPR pada Kamis (14/1/2021). bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Minuman Beralkohol ; Mengingat : 1. Kalau melihat Rancangan Undang Undang Minuman Keras yang dibahas oleh DPR baru-baru ini,. 000. 2. 14-18. Kabareskrim Polri Komjen Polisi, Ari Dono Sukmanto, mengatakan para pelaku produsen dan pengedar minuman keras oplosan bisa dikenakan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP) tentang pembunuhan berencana. thefifthoc. Lost Time Injury, Medical. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang. "Harus dikaji secara mendalam mengenai urgensi dari pentingnya pengaturan terhadap minuman beralkohol tersebut," ujar Ace. Nomor 21 Tahun 2000 tentang Minuman Keras sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga peraturan daerah tersebut perlu diganti;. Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, penjualan minuman keras hanya diizinkan untuk tempat-tempat tertentu seperti toko, restoran, dan bar. Setiap orang dilarang menyimpan, menggunakan atau meminum minuman keras atau yang mengandung alkohol/ethanol sebagaimana dimaksud pada asal 2. Lebih lanjut mengenai penjualan minuman beralkohol di atur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (“Permendag 20/2014. 1 Tahun 1980 Tentang Ketentuan Penanaman Papaver, Koka, Dan Ganja - Inpres RI No. 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Mencabut : Permenkes No. 2. Mendengar . Ilustrasi miras. Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Republik. 104/PW. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Bahan Baku Minuman Beralkohol T. com, Jakarta - Setelah mengendap lama dan menjadi polemik, Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (minol) kembali mencuat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. 3. Peraturan Menteri Kesehatan NO. 16. Keterkaitan Undang – Undang dan Peraturan Daerah Salah satu alasan yang sangat penting disusunnya Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, karena hingga saat ini belum ada suatu Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang Minuman Beralkohol. Jakarta: Rancangan Undang-Undang (RUU) Minuman Beralkohol (Minol) mengatur ketentuan pidana penyalahgunaan minuman keras (miras). Pencabutanini dilakukan karena menuai reaksi penolakan. Dengan pengumuman Undang-undang No. AMB). Presiden Joko Widodo melarang investasi di industri minuman keras atau miras. St. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia. E. Berikut perbandingan hukuman yang ada di RUU Minol yang tengah diperdebatkan DPR dan KUHP: Ini Syarat-syarat Produksi Minuman Keras yang Dilegalkan Pemerintah. Dalam peraturan perundang-undangan miras dikenal dengan minuman beralkohol. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 (2012) portal terkait: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Tutup. Pengarahan Menteri Agama,. RUU tersebut diusulkan oleh 3 partai yakni Gerindra, PPP, dan PKS. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Minuman Beralkohol dapat diselesaikan dengan baik. 7 2005 Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu 4. Penjual harus memiliki izin yang diperlukan dan tidak diizinkan menjual minuman keras kepada anak di bawah umur atau orang. Sanksi hukum yang diberikan berupa sanksi administratif dan kurungan. Dalam peraturan perundang-undangan miras dikenal dengan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Tinjauan Tentang Undang-undang Nomor 18 TahunManusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah dalam bentuk sebaik-baiknya (At-Tin;4). com - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, menuai reaksi penolakan. KATA PENGANTAR. Aturan ini tertuang dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Pasal 20 RUU Larangan Minum Beralkohol menjelaskan, setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit (3) tiga bulan dan paling lama (2) tahun, atau denda dengan paling sedikit Rp 10. memberikan keterangan kepada Sec. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 242/Men. d Undang-Undang. Beleid ini merevisi aturan sebelumnya, yakni Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Hal tersebut relevan dengan sebuah adagium yang. Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Minuman Keras, Perda Nomor 3 Tahun 2002, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2002 Nomor 17 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor (Tidak Diketahui). menjual dan menggunakan minuman keras/beratkohol: bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, maka pedu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang larangan Minuman Keras/beralkohol. Sanksi pidana bagi pengguna. Azwar Anas. ABSTRAK: bahwa minuman beralkohol atau minuman keras pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas, sehingga perlu. Aturan Minuman Beralkohol di Indonesia. Industri Minuman Beralkohol di Era UU Cipta Kerja. memproduksi rokok dari jenis apapun 3. Badan Legislasi (Baleg) telah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), pekerja yang mabuk atau meminum minuman keras yang memabukkan di lingkungan kerja dapat diputus hubungan kerjanya. Qardhawi,. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal . A nggota Kepolisian Reskrim Umum Polresta Palembang, 4 Agustus 2018. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menempatkan minuman alcohol sebagai barang dalam pengawasan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengatur mengenai produksi minuman alcohol yang harus sesuai dengan standar mutu pangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. C/2018/PN Blt. Undang-Undang Nomor. PENJELASAN UMUM Bahwa penggunaan minuman keras baik oleh agama maupunakhirnyanormaSecara hukum, ulama sepakat tentang keharaman minuman keras (Miras). Namun faktanya, secara umum masyarakat masih banyak yang mengonsumsinya. go. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; 15. Khamr diketahui sudah dikonsumsi sejak zaman jahiliyah. UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 1947 TENTANG CUKAI MINUMAN KERAS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Ordonansi Obat Keras (Sterkwerkende Geneesmiddelen Ordonnantie, Staatsblad 1949:419); 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan kesusilaan dalam beberapa Pasal, yaitu: a. Ketentuan terkait minuman keras telah diatur perundangan-undangan lain, salah satunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perpes yang diteken Presiden Joko Widodo pada 2 Februari. pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pelarangan Minuman Beralkohol dengan isi pengaturan yang sekarang. Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan. COM-Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal menuai kontroversi. Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan moral masyarakat, sehingga perlu ketentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian peredaran, penjualan dan perizinan tempat penjualan Minuman Beralkohol, Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan. Andaikan RUU ini disahkan menjadi UU, maka setiap orang yang memproduksi, menjual (penjual), menyimpan, maupun mengonsumsi alkohol bisa. minuman keras. Jakarta: Rancangan Undang-Undang (RUU) Minuman Beralkohol (Minol) mengatur ketentuan pidana penyalahgunaan minuman keras (miras). d. Untuk itu, kemudian. P eraturan P emerinta h Nomor 69 Tahun 199 9 tentang 2019. Sejauh ini penegakan hukum tentang miras atau minuman beralkohol ini masih sekedar menumpang pada beberapa undang-undang yang ada, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara. Judul. Kini, beberapa kalangan masyarakat mendorong untuk adanya ketentuan yang mengkriminalkan. AKTA MINUMAN KERAS DAN UNDANG-UNDANG KAWALAN PENJUALAN ARAK. 22 Desember 1949 ) PASAL I Undang – undang obat keras ( St. Minuman keras (miras) merupakan minuman yang mengandung senyawa alkohol atau etanol. UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1970 DASAR-DASAR K3 KELEMBAGAAN K3 PENDAHULUAN Undang-Undang No. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. JAKARTA, KOMPAS. bahwa perlu diadakan "Aturan-aturan" mengenai pelanggaran-pelanggaran Osamu Seirei No. (1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menerimakan atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan. Merujuk pada peraturan ini, terdapat batasan usia minimum yang dibolehkan untuk mengonsumsi minuman beralkohol, yakni 21 tahun. B/2020/PN. “Undang-undang ini setau saya adalah inisiatif DPR, waktu itu yang mengusulkan adalah teman-teman dari PPP yang berjudul RUU larangan minuman beralkohol,” ungkap kiai Noor dalam. Pastikan Anda sudah cukup umur untuk minum minuman beralkohol. Pembahasan RUU terus mengalami penundaan sejak pertama kali diusulkan pada 2015. Undang-undang. 000. a. Minuman keras adalah suatu minuman yang memabukkan bagi yang meminumnya. mengedarkan rokok baik secara langsung maupun tidak langsung 5. 419 tgl. Dilihat dari jenisnya, terdapat 3 golongan minuman keras berdasarkan kadar alkoholnya, yaitu Golongan A memiliki kadar 1-5%, Golongan B dengan kadar etanol sebanyak 5-20%, dan Golongan C memiliki kadar alkohol paling tinggi yang boleh dikonsumsi yaitu 20-45%. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) Pasal 46 ayat (3) huruf c melarang iklan niaga melakukan promosi rokok yang memperagakan wujud rokok. Pemerintah dalam peraturan perundangan telah mengatur mengenai ijin penjualan minuman keras dan larangan bagi anak dibawah umur untuk turut mengkonsumsi minuman ini. Sejauh ini penegakan hukum tentang miras atau minuman beralkohol ini masih sekedar menumpang pada beberapa undang-undang yang ada, seperti Undang-Undang No. (Kepres 3/1997) terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2000 tentang Tata1. Regulasi turunan UU Cipta Kerja ini dikritik publik, terutama dari tokoh organisasi Islam seperti NU, MUI dan Muhammadiyah karena melegalkan industri minuman keras. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Baru-baru ini rakyat Malaysia dikejutkan dengan kematian melibatkan keracunan arak yang terjadi di sekitar kawasan Lembah Klang. Dosa meminum Minuman Keras termasuk dosa besar lantaran pengaruhnya yang bisa menghilangkan atau mengganggu kesehatan akal. 2002 Tentang Badan Narkotika. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. U. Menurut Pasal 1 Keppres No. Penjualan dan konsumsi alkohol dilarang sepenuhnya. Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”. t. Untuk klasifikasi jenis minuman keras atau miras yang dilarang di RUU tersebut terbagi dalam. Aturan Cukai pada Minuman Keras. UMUM Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan. Pasalnya, kasus ini telah menelan banyak korban jiwa. ABSTRAK: bahwa sehubungan dengan semakin maraknya kegiatanminum-minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol, kegiatan penyalahgunaan minuman suplemen atauminuman penyegar lainnya yang dicampur dengan alkohol, maupun obat-obatan medis yang dilakukan dengan caramencampur obat-obatan tersebut dengan obat medis. Minuman keras (miras) merupakan minuman yang mengandung senyawa alkohol atau etanol. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud. NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL BADAN LEGISLASI DPR RI 2014 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia dan rahmat-Nya, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol dapat diselesaikan dengan baik. Tahun 2001 tentang Minuman Keras sudah tidak sesuai dan perlu diganti; c. 20. bahwa perlu diadakan "Aturan-aturan" mengenai pelanggaran-pelanggaran Osamu Seirei No. PERDA Kabupaten Kutai Timur No. KOMPAS. Jakarta, 31-01-2022 – Penindakan terhadap rokok dan minuman keras ilegal kembali dilancarkan Bea Cukai sebagai bentuk perlindungan masyarakat dari bahaya barang ilegal. Mereka yang tidak menghormati hukum dan secara terbuka menjual atau mengonsumsi alkohol akan. Kesehatan Tentang Standar Mutu Produksi Minuman Keras, Undang: Undang No. The document is relevant for. 10. 2021. pengaturan minuman beralkohol diatur lebih lanjut dengan undang-undang, yakni hanya dikategorikan sebagai “minuman” atau “pangan olahan”, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Pasal 111 dan 112), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 86, 89, 90, 91, 97, Penjualan minuman beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); 2. Hal ini, lanjut Pingkan, menambah ketidakjelasan tentang legalitas penjualan minuman beralkohol secara online. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara. 31, jdih. Download undang-undang no 29 tahun 1947 tentang cukai minuman keras dalam format PDF. menjual dan membeli rokok baik langsung ataupun tidak langsung 4. Ada putusan yang menjatuhkan pidana pada dakwaan pertama. bahwa konsumsi minuman keras pada dasarnya dapat membahayakan. bahwa penggunaan minuman keras dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat,. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang. JAKARTA, KOMPAS — Pembatalan legalitas investasi minuman keras yang ditandai dengan pencabutan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal oleh Presiden Joko Widodo, Selasa (2/3/2021), diapresiasi kalangan organisasi kemasyarakatan Islam. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Menkes/Per/III/1978 tentang minuman keras; 11. doc 4. Dahulu khamr terbuat dari anggur dan kurma yang diolah hingga menghasilkan minuman beralkohol. bahwa guna menekan terjadinya kriminalitas sebagai akibat penggunaan. menyimpan rokok baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat bulukumba khususnya desa kindang masih sangat kental dengan yang namanya minuman keras dengan adanya peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah pada tahun 2002 tentang minuman keras menunujukkan bahwa keefektivitasannya masih belum terlaksana di desa kindang. U. Undang-Undang No. Menurut mereka lebih tepat aturan tersebut menggunakan kata pengendalian daripada pelarangan. d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (UU. 7 Faisal Nur Arifin.